Beranda » Berita » Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dengan Instansi Terkait

Kamis, 28 September 2017 - 08:38:39 WIB

Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dengan Instansi Terkait

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) di DIY, maka Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP DIY melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dengan Dinas Terkait. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Grand Tjokro Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan program asesmen terpadu oleh tim Aseamen Terpadu BNNP DIY tahun 2017, menganalisa kendala dan solusi dalam implementasi TAT, Sinergitas pelaksanaan program P4GN lintas sektoral khususnya dalam hal penanganan penyalahguna narkotika yang terlibat dalam proses hukum, serta memberian masukan bagi penyelenggara kebijakan terkait penyusunan program selanjutnya. Kegiatan dibuka oleh Kabid Rehabilitasi BNNP DIY, dr. pekik Peni Pertiwi. Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut adaan dr. Etty Kurnilawati, M.Kes (Dir. RSJ. Grhasia Yogyakarta), dr. Pekik Peni Pertiwi (Kabid Rehabilitasi BNNP DIY), Debby F Hernawaty, P.Si. M.Si. (BNN).

Dalam diskusi dikemukakan beberapa masalah yang menjadi kendala oleh anggota TAT maupun Jaksa antara lain:

1. Putusan rehabilitasi yang diberikan jaksa seringkali berbenturan dengan jangka waktu rehabilitasi dan pembiayaan layanan rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi.
2. Apakah program home leave bagi klien yang terlibat kasus hukum di salah satu lembaga rehabilitasi diperlukan?
3. Apabila kuota TAT di BNNP dan BNNK/Kab telah habis, apakah masih bisa mengajukan TAT?

Dari beberaa pertanyaan yang dikemukakan tersebut dapat dijawab bahwa untuk pembiayaan layanan rehabilitasi yang ditanggung Kemenkes/kemensos adalah 3 bulan untuk rawat inap dan 10 kali layanan untuk rawat jalan, sehingga setelahnya pembiayaan rehabilitasi dibebankan kepada keluarga klien atau kepada pemerintah apabila keluarga tidak mampu membiayai program, namun pada kenyataanya pembiayaan oleh keluarga maupun pemerintah belum diterapkan sehingga menyulitkan petugas kepolisian dalam menempatkan klien setelah jangka waktu rehabilitasi selesai namun waktu putusan rehabilitasi masih panjang.

Hal ini dapat dicarikan solusi dengan menyusun rencana terapi yang tepat bagi klien agar janka waktu putusan rehabilitasi dari Jaksa dapat terpenuhi. Untuk program home leave di salah satu lembaga rehabilitasi telah ditiadakan, namun apabila di lembaga rehabilitasi diberlakuan program home leave, maka rencana home leave bagi klien kasus hukum tentulah berbeda dengan klien lainya dimana klien kasus hukum dapat melaksanakan program di lingkungan lembaga rehabilitasi dengan tetap terjaga keamananya dan tidak menimbulkan permasalahan lainya karena pada dasarnya program home leave tersebut merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan klien kembali pada fungsi sosialnya di masyarakat setelah mengikuti program rehabilitasi. Dan apabila kuota TAT di BNNP ataupun di BNNK telah habis namun masih banyak permohonan pengajuan TAT maka dapat disiasati dengan melakukan revisi anggaran yang tidak dapat dilaksanakan namun dengan dilakukan analisis sesuai situasi dan kemubgkinan yang ada. Dari hasil diskusi tersebut diharapkan pelaksanaan TAT di BNNP maupun di BNNK/Kab dapat semakin berkualitas.

#stop narkoba
#bnnpdiy


Belum Ada Komentar


Isi Komentar










pencarian

member

agenda

sosial media


link