Beranda » Artikel » Panduan Pembentukan Satgas Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan (Part 1)

Selasa, 30 Mei 2017 - 21:20:06 WIB

Panduan Pembentukan Satgas Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan (Part 1)

Latar Belakang Pembentukan Satgas 

Berdasarkan penelitian terbaru yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di tahun 2015, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan ke-8 di Indonesia dalam hal penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahguna yang ada di DIY mencapai 60.182 orang dari keseluruhan populasi penduduk berusia 10 – 59 tahun. Sebagai daerah tujuan wisata, pendidikan, dan kebudayaan, DIY memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi sehingga diperlukan kerjasama dari berbagai Instansi secara komprehensif.

Terlepas dari berapa banyak angka prevalensi, namun permasalahan penyalahgunaan narkoba telah memakan korban di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan kegiatan pencegahan terutama di lingkungan institusi pendidikan. Berbagai macam kegiatan pencegahan baik berupa sosialisasi, dialog interaktif, hingga pembentukan kader dilaksanakan di institusi pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi. BNNP DIY berharap setiap institusi dapat berperan aktif untuk melakukan gerakan anti narkoba dengan cara memfasilitasi kegiatan maupun pembentukan satuan tugas anti narkoba di institusinya.

Sebagai wujud implementasi gerakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Satuan Pendidikan, sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal maupun non formal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi juga menjadi salah satu partisipan untuk melaksanakan kegiatan Implementasi P4GN.

Dalam Perda DIY No 13 Tahun 2010 pada Bagian Ketiga terdapat poin ‘Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui Satuan Pendidikan’ pada pasal 9 yaitu:

Penanggung jawab satuan pendidikan wajib:

a.    menyusun  dan  menetapkan  kebijakan  serta  mengawasi  pelaksanaan  kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif  dalam  peraturan  dan  tata  tertib  dan  disosialisasikan  di  lingkungan  satuan pendidikan;

b.    membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di masing-masing satuan pendidikan;

c.    ikut  melaksanakan  kampanye  dan  penyebaran  informasi  yang  benar  mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;

d.    memfasilitasi   layanan   konsultasi/konseling   bagi   peserta   didik   yang   memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

e.    bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya; dan

f.         berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika,  Psikotropika,  dan  Zat  Adiktif  dilingkungan  satuan  pendidikannya  dan  segera  melaporkan  kepada  pihak  yang berwenang.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tersebut kemudian dipertegas dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2014  tentang Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Berdasarkan rujukan tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY telah mengundang perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta untuk hadir dalam kegiatan Pekan Anti Narkoba Mahasiswa yang mengangkat tema ‘Muda, Sehat, Kreatif & Produktif’ pada tanggal 20 – 22 November 2015. Perguruan tinggi tersebut diundang untuk melakukan deklarasi dengan cara menandatangani komitmen bersama agar masing-masing perguruan tinggi dapat membentuk dan memfasilitasi adanya satuan tugas anti narkoba di lingkungan kampus.

Sebelum kegiatan Pekan Anti Narkoba Mahasiswa ini diselenggarakan, BNNP DIY bekerjasama dengan KOPERTIS Wilayah V dan Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga DIY mengundang beberapa perwakilan Pimpinan Perguruan Tinggi di DIY yang mengampu bidang kemahasiswaan untuk hadir dalam Sosialisasi terkait Pembentukan Satuan Tugas Anti Narkoba DIY pada tanggal 9 November 2015 di Kantor KOPERTIS Yogyakarta. Dari total 35 (tiga puluh lima) perguruan tinggi yang diundang, 21 (dua puluh satu) perguruan tinggi hadir dalam kesempatan tersebut. Beberapa hal yang menjadi poin penting dalam acara sosialisasi tersebut antara lain:

Notulensi
Kegiatan Workshop Implementasi Pembentukan Satuan Tugas Anti Narkoba
Kantor KOPERTIS Wilayah V – 9 November 2015

  • Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di DIY harus turut berperan aktif dalam gerakan anti narkoba di lingkungan kampus, salah satunya adalah dengan membentuk satuan tugas anti narkoba yang memiliki legalitas baik berupa komunitas maupun UKM yang diakui oleh kampus agar kegiatan anti narkoba dapat berjalan secara optimal, misalnya dengan adanya Surat Keputusan dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
  • Ada tuntutan dari Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2010 yang diperkuat lagi dengan Peraturan Gubernur DIY No. 20 Tahun 2014 di salah satu pasal yang mewajibkan Satuan Pendidikan untuk mendirikan satuan tugas anti narkoba di lingkungan instansi pendidikannya.
  • Langkah pertama dalam mendukung gerakan anti narkoba di lingkungan perguruan tinggi tersebut dimulai dengan bersama-sama mendeklarasikan diri dalam penandatangan komitmen bersama perguruan tinggi di DIY dalam kegiatan Pekan Anti Narkoba pada tanggal 20 November 2015


Deklarasi pembentukan dan fasilitasi Satgas Anti Narkoba kemudian dilaksanakan pada tanggal 20 November 2015 yang dihadiri langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dalam proses deklarasi tersebut, beliau juga menyampaikan mengenai pentingnya peran mahasiswa dalam gerakan P4GN demi menjaga Daerah Istimewa Yogyakarta ini terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

 

(bersambung ke artikel lanjutan)


Belum Ada Komentar


Isi Komentar










pencarian

member

agenda

sosial media


link