Beranda » Profil » Sejarah

Sejarah

LATAR BELAKANG DAN SEJARAH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

 Posted by: Drs. Budiharso, MSi (Kepala BNNP DIY)

 

Masalah Narkoba telah lama menjadi permasalahan dunia. Pada tahun 1961 terdapat konvensi PBB mengenai pencegahan dan pemberantasan narkoba yang telah diratifikasi hampir seluruh negara, yaitu Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961). Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut dengan mengajukan persyaratan dan telah menandatangani pula Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961). Pemerintah Indonesia meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976;  Konvensi Psikotropika tahun 1971 dan protokolnya tahun 1972 yang diratifikasi dengan undang-undang nomor 8 tahun 1996 dan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 yang diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1997.

 

Sejak tahun 1976, hampir semua negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sepakat untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

 

Masalah narkotika  di  Indonesia  bukanlah  hal  baru,  namun telah ada sejak jaman penjajahan. Pada  jaman  Hindia  Belanda  telah  diterbitkan  Verdoovende  Middelen Ordonatie (V.M.O) Stbl. 1927 No.278 Jo. no.536 yang telah diubah dan ditambah yang dikenal dengan Undang-Undang Obat Bius. Walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang permasalahan narkoba, namun secara kelembagaan belum dibentuk lembaga yang khusus untuk  menangani masalah narkoba, baik pada jaman penjajahan, maupun juga pada pemerintahan orde lama.

 

Pada zaman pemerintahan orde baru, setelah 10 tahun Indonesia menandatangani Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961), dan juga guna menanggulangi kejahatan Trans Nasional, dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

 

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Tahun 1971 (Bakolak Inpres Tahun 1971) yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Polri, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

 

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan masyarakat terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba. Sebagian orang berduit mulai mencoba menggunakan narkoba dengan berbagai alasan. Dalam perkembangannya Verdoovende  Middelen Ordonatie (V.M.O) Stbl. 1927 No.278 Jo. no.536 dipandang sudah tidak mengikuti perkembangan permasalahan narkotika dan  teknologi maka diganti dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

 

Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 digunakan sebagai pedoman penanggulangan tindak pidana narkotika selama kurang lebih 21 tahun, hingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997. Guna menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus miningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan dari perwakilan  25 Instansi Pemerintah terkait.

 

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

 

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan satker-satker tertentu dari 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

 

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan  instansi terkait. BNN tidak yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan belum mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN, BNP, BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

 

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/kota dan diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

 

Kedudukan BNN :

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementrian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN dipimpin oleh Kepala.

 

Tugas BNN :

  1. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  2. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  3. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika danPrekursor Narkotika;
  4. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
  5. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  6. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  7. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan PrekursorNarkotika;
  8. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  9. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  10. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasdan wewenang.

 

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

 

Fungsi BNN:

  1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
  2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
  3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
  4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
  5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
  6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
  7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
  8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
  9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
  10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
  12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
  13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
  14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
  15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
  16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
  17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
  18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
  19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
  20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
  21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
  22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
  23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

 

 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

 

Keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan amanat UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang mana menyebutkan bahwa BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten / Kota. Sedangkan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan insansi vertikal.Organisasi BNNP tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER / 04 / V / 2010 / BNN tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

 

Pada BAB I Bagian Kesatu Pasal 1 peraturan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebutkan bahwa Kedudukan, Tugas dan Fungsi BNNP sebagai berikut.

 (1) Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini

       disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan

       wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.

 (2) BNNP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

 

Tugas BNNP:

Tugas BNNP disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER / 04 / V / 2010 / BNN sbb:

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

Tugas BNN disebut dalam Pasal 70 UU 39 tahun 2009 dan Pasal 2 Perpres No. 23 tahun 2010, sebagai berikut:

BNN mempunyai tugas:

  a.   menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan

         penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

  b.   mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

  c.   berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan

         pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika danPrekursor Narkotika;

  d.   meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik

         yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

  e.   memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

         Prekursor Narkotika;

  f.    memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan

         dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

  g.   melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan

         memberantas peredaran gelap Narkotika dan PrekursorNarkotika;

  h.   mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;

  i.    melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan

         peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

  j.    membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasdan wewenang.

 

Wewenang BNN disebut dalam Pasal 71 UU 39 tahun 2009 dan Pasal 4 Perpres Perpres No. 23 tahun 2010;

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

 

Fungsi BNN tertuang dalam Pasal 3 PerpresNo. 23 tahun 2010.

  a.   penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidangpencegahan dan pemberantasan

         penyalahgunaan dan peredarangelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktiflainnya

         kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yangselanjutnya disingkat dengan P4GN;

  b.   penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria,dan prosedur P4GN;

  c.   penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;

  d.   penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan,pemberdayaan masyarakat,

         pemberantasan, rehabilitasi, hokum dan kerja sama di bidang P4GN;

  e.   pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan

         Masyarakat, Pemberantasan,Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;

  f.    pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansivertikal di lingkungan BNN;

  g.   pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponenmasyarakat dalam rangka penyusunan dan

         perumusan sertapelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;

  h.   penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi dilingkungan BNN;

  i.    pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran sertamasyarakat;

  j.    pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan danperedaran gelap

         narkotika dan prekursor narkotika;

  k.   pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi dibidang narkotika, psikotropika, dan

         prekursor serta bahanadiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau danalkohol;

  l.    pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponenmasyarakat dalam pelaksanaan

         rehabilitasi dan penyatuankembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna

         dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika sertabahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk

         tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;

  m.  pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasimedis dan rehabilitasi sosial pecandu

         narkotika dan psikotropikaserta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuktembakau dan alkohol

         yang diselenggarakan oleh pemerintahmaupun masyarakat;

  n.   peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunadan/atau pecandu narkotika dan

         psikotropika serta bahan adiktiflainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol berbasis

         komunitas terapeutik atau metode lain yang telah terujikeberhasilannya;

  o.   pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturanperundang-undangan serta pemberian

         bantuan hukum di bidangP4GN;

  p.   pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional dibidang P4GN;

  q.   pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaanP4GN di lingkungan BNN;

  r.    pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansipemerintah terkait dan komponen masyarakat di

         bidang P4GN;

  s.   pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dankode etik profesi penyidik BNN;

  t.    pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian danpengembangan, dan pendidikan dan

         pelatihan di bidang P4GN;

  u.   pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan

         adiktif untuktembakau dan alkohol;

  v.   pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, danprekursor serta bahan adiktif lainnya,

         kecuali bahan adiktifuntuk tembakau dan alkohol;

  w.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakannasional di bidang P4GN.

 

Fungsi BNNP :

Fungsi BNNP selain melaksanakan fungsi BNN juga melaksanakan fungsi sebagaimana disebut Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER / 04 / V / 2010 / BNN menyebutkan bahwa BNNP menyelenggarakan fungsi sbb:

  a.   pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat,

         pemberantasan, dan rehabilitasi;

  b.   pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;

  c.   pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

  d.   penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;

  e.   evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan

  f.    pelayanan administrasi BNNP.

 

PENGANGKATAN KA BNNP DIY

Pada tanggal 20 April 2011 telah dilantik 30 Kepala BNNP termasuk Ka BNNP DIY, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

 

Visi BNNP DIY

Menjadi Perwakilan  Badan Narkotika Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu melayani seluruh masyarakat DIY, komponen masyarakat DIY, LSM dan instansi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta

 

Misi BNNP DIY

Bersama instansi pemerintah terkait, LSM dan komponen masyarakat DIY melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

 

Strategi BNNP DIY:

Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga masyarakat memiliki sikap mental yang trampil menolak bahaya narkoba.

 

Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat  dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.

 

Mendorong penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba untuk meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi  penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.

 

Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik dari luar negeri maupun dalam negeri, dengan cara memetakan, mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan / atau  prekursor narkotika serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba.

 

SUMBERDAYA MANUSIA

Jumlah Sumberdaya Manusia pada mulai terbentuknya hanya terdapat delapan orang personel. Mereka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional, yang antara lain mengangkat Pejabat Struktural  eselon II-A, III-A dan IV-A pada BNNP DIY. Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan usulan Gubernur DIY.

 

Kedelapan personel tersebut mengisi jabatan struktural sebagai 1 orang Kepala BNN (Drs. Budiharso, M.Si), 1 orang Kepala Bagian Tata Usaha (Dra. Sri Rahayu), 1 orang Kepala Bidang Pencegahan (V. Bambang Budi Istriarjo, SE), 3 orang Kepala sub bagian, yaitu Kepala Sub Bag Perencanaan pada Bagian Tata Usaha (Drs. Aryanto Hendro Suprantoro), Kepala Subbagian Administrasi pada Bagian Tata Usaha (Ari Miarsiningsih, BA), Kepala Subbagian Logistik pada Bagian Tata Usaha (Indartiningsih, BA) 2 Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Desiminasi Informasi pada Bidang Pencegahan (Suharyono, SIP), Kepala Seksi Advokasi pada Bidang Pencegahan (Aris Subagya, S.Sos ).

 

Jumlah tersebut secara bertahap terus bertambah, hingga Mei 2013 terdapat 44 personel yang jauh lebih kecil dari kebutuhan ideal sesuai Daftar Susunan Personel sekitar 190 orang. Dari kondisi personel tersebut maka masih terbuka peluang untuk menerima PNS yang menginginkan mengabdi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di BNNP DIY, baik untuk status dipekerjakan / ditugaskan, maupun mutasi. Khusus untuk memenuhi kebutuhan personel di bidang pemberantasan dipersyaratkan yang telah memiliki kualifikasi penyidik (Polri maupun PPNS).

 

KANTOR BNNP DIY

Pada awalnya BNNP DIY berkantor di Kepatihan, menempati dua ruangan di Biro Umum, Pemerintah Daerah DIY bergabung menjadi satu dengan Badan Narkotika Provinsi yang telah terbentuk dengan keputusan Gubernur. Setelah mendapatkan alokasi anggaran pada akhir bulan September 2011 maka mulai bulan Oktober mengontrak sebuah rumah di Mergangsang hingga 5 Maret 2012.

 

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program vertikalisasi BNN, pada tahun 2011 direncanakan dibangun 10 gedung kantor BNNP dan 33 gedung kantor BNNK/Kota di seluruh Indonesia. Pembangunan Gedung BNNP DIY diawali adanya kesepakatan bersama antara Kepala BNN dan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 2/KSP/II/2011 dan Nomor: SKB/5/II/2011/BNN tentang Kerjasama Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Gedung BNNP DIY beralamatkan di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Parakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta berdiri di atas tanah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DIY dengan luas tanah + 1.380 m2, berstatus Pinjam Pakai yang secara teknis setiap dua tahun BNN mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai.  Sedangkan luas bangunan 1.274 m2.

 

Pemilihan lokasi Gedung BNNP DIY di tengah kota Yogyakarta ini mengacu ketentuan Pasal 65 ayat 3 UU No 35 Tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa “BNN Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi”, Selain itu pemilihan tempat ini juga mempartimbangkan segi strategis dan keamanan. Lokasi ini berada di tengah Kota Yogyakarta, sehingga memudahkan untuk berkoordinasi dengan Instansi terkait, mudah dijangkau oleh BNK/BNNK  dan masyarakat dari segala penjuru DIY, diperkirakan lebih aman dari bencana alam gempa dan bahaya merapi.

 

Untuk pelaksanaan operasional P4GN gedung ini terdapat dua bagian, yaitu 1. gedung utama, pos jaga dan gudang;  2. gedung tahanan. Fasilitas gedung yang disediakan antara lain :

      1.  Di Gedung Utama, Pos Jaga dan Tahanan seluas 988 m2,, meliputi:

            a.  Ruang kerja pejabat struktural Eselon II A, IIIA, IV A besrta staf dan Tim Penindakan seluas 464 m2.

  b.  Lobby, Ruang Rapat, Ruang Penyidikan, Ruang Arsip, Ruang Gudang, Toilet, Pantry dan Ruang

         Makan, Koridor/sirkulasi udara, Ruang Genset, Ruang Penyimpanan Barang Bukti, Tangga, Pos

         Jaga seluas 524 m2.

      2.  Gedung Tahanan seluas 286 m2, meliputi: Ruang Tahanan pria dan wanita, Ruang pengunjung pria dan

            wanita, Klinik Khusus.

 

Pembangunan Gedung BNNP DIY diprakarsai BNN Pusat, didukung oleh perencana bangunan PT. SARANA BAGYA BUMI, Surabaya dan dilaksanakan oleh PT. PITACO MITRAPERKASA, Jakarta, yang diawasi oleh Konsultan Manajemen PT. ARKONIN, Jakarta. Adapun total nilai pembangunan gedung Kantor BNNP DIY sebesar Rp7.899.961.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang berasal dari anggaran APBN yang tertuang dalam DIPA BNN Tahun 2011.

 

Gedung BNNP DIY yang telah dibangun dengan megah mulai ditempati sebagai kantor BNNP mulai hari Senin tanggal 5 Maret 2012. Dengan berdirinya Gedung Kantor BNNP DIY ini Kepala BNNP DIY pada saat peresmian mengharapkan agar Gedung tersebut dapat sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; sebagai pusat informasi dan tukar pikiran dalam bidang pencegahan dan penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika, serta dalam bidang pemberantasan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; juga diharapkan sebagai pusat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam mewujudkan visi, misi, strategi BNNP untuk mencapai target P4GN di DIY.

pencarian

member

agenda

sosial media



link